Politik Pendidikan Islam Modern dan Kebijakan Pemerintah: Analisis Implementasi UU Pesantren dan Hambatan Birokrasi

Abstract

Pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan  dari dinamika politik dan kebijakan pemerintah. Berbagai keputusan strategis seperti anggaran madrasah, regulasi pesantren, kurikulum PAI, dan akreditasi lembaga Islam sangat ditentukan oleh konstelasi politik nasional. Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019 menjadi tonggak pengakuan negara, namun implementasinya masih terhambat oleh masalah birokrasi dan kurangnya koordinasi lintas kementerian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik di balik kebijakan pendidikan Islam modern, mengidentifikasi hambatan implementasi UU Pesantren, serta merumuskan model tata kelola yang lebih partisipatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan  (library research). Sumber data berupa dokumen kebijakan, undang-undang, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional  (2020-2026), serta laporan resmi pemerintah. Analisis dilakukan   dengan metode analisis isi kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)UU Pesantren baru terealisasi sekitar 20-25% dalam enam tahun, terutama karena kapasitas kelembagaan yang lemah; (2) ketimpangan anggaran antara madrasah dan sekolah umum masih sangat tajam; (3) terjadi ketegangan antara kepentingan politik praktis dan kebutuhan riil pendidikan Islam. Kesimpulannya, diperlukan tata kelola pendidikan Islam yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kemaslahatan umat dengan melibatkan kiai, pesantren,  dan ormas Islam secara aktif dalam perumusan kebijakan nasional.